Jacinda Ardern Perdana Menteri New Zealand

Biografi Biography Biografia Jacinda Ardern Perdana Menteri Selandia BaruJacinda Kate Laurell Ardern (lahir pada 26 Juli 1980) adalah seorang politikus dari Partai Buruh Selandia Baru, yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri Selandia Baru. Jacinda Ardern merupakan perdana menteri termuda dalam 150 tahun terbentuknya Negara Selandia Baru, sekaligus menjadi pemimpin wanita termuda di dunia. Jacinda Ardern lahir sebagai bungsu dari dua bersaudara di Hamilton, Selandia Baru, pada 26 Juli 1980. Ayahnya, Ross Ardern, bekerja sebagai polisi, dan ibunya, Laurell Ardern, bekerja sebagai pekerja di kantin sekolah. Jacinda Ardern tumbuh besar di Murupara, sebuah kota kecil di timur laut Wellington, sebelum akhirnya berpindah ke Morrinsville, Waikato, akibat kenaikan pangkat ayahnya. Ia kemudian menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di kota ini.

Setelah menamatkan pendidikan menengahnya, Jacinda Ardern mengambil jurusan komunikasi politik di Universitas Waikato pada tahun 1999. Saat masih kuliah, Ardern dikenal telah aktif di dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Buruh Selandia Baru tak lama setelah menempuh pendidikan tinggi, di usia 17 tahun, pada 1999. Dengan bantuan bibinya, ia menjadi terlibat dalam kampanye pemilihan Harry Duynhoven sebagai anggota parlemen di distrik New Plymouth. Setelah meraih gelar sarjana, Ardern bekerja sebagai peneliti kebijakan politik untuk anggota parlemen lain dari partainya. Pekerjaannya ini membuatnya mendapat posisi sebagai staff dari Perdana Menteri yang menjabat saat itu, Helen Clark, wanita kedua yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Selandia Baru.

Anggota parlemen - Pada tahun 2008, Jacinda Ardern menjadi kandidat anggota parlemen dari Partai Buruh untuk mewakili distrik Waikato.[1] Ia kemudian terpilih di usianya yang baru 28 tahun, sekaligus menjadikannya anggota parlemen termuda. Dalam pidato-pidatonya ia dikenal sebaga pendukung dari kebijakan penggunaan bahasa Maori di sekolah-sekolah Selandia Baru. Ia juga mengecam respon dan kebijakan pemerintah Selandia Baru terhadap perubahan iklim yang ia nilai sebagai sesuatu yang "memalukan".

Pemimpin partai - Pascapengunduran Andrew Little sebagai pemimpin Partai Buruh pada 1 Agustus 2017, hanya sebulan sebelum pemilihan umum Selandia Baru dilaksanakan, Jacinda Ardern berhasil terpilih sebagai ketua baru Partai Buruh. Sebagai pemimpin Partai Buruh yang baru, Ardern berhasil membuat Partai Buruh meraih 36.9% suara pemilih, dimana pada bulan Juli sebelumnya, survey menunjukan Partai Buruh hanya masuk dalam 25% preferensi pemilih.

Perdana Menteri Selandia Baru - Setelah lobi-lobi yang cukup alot, Jacinda Ardern akhirnya berhasil memperoleh koalisi untuk mengamankan setidaknya 63 kursi di Parlemen Selandia Baru, sekaligus membuatnya naik menjadi Perdana Menteri ke-40 Selandia Baru. Seperti pendahulunya Helen Clark, Jacinda Ardern dalam pidato-pidato dan kebijakannya memberi perhatian khusus terhadap seni serta warisan dan kebudayaan Selandia Baru. Lebih khusus lagi, ia menyatakan akan mengurangi dampak dari kemiskinan terhadap anak-anak. Arden juga dikenal sebagai sosok yang memberi perhatian khusus pada kebijakan-kebijakan yang terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim.


The Prime Minister of New Zealand (Māori: Te Pirimia o Aotearoa) is the head of government of New Zealand. The incumbent Prime Minister, Jacinda Ardern, leader of the New Zealand Labour Party, took office on 26 October 2017. The Prime Minister (informally abbreviated to PM) ranks as the most senior government minister. She or he is responsible for chairing meetings of Cabinet; allocating posts to ministers within the government; acting as the spokesperson for the government; and providing advice to the sovereign or the sovereign's representative, the governor-general. She or he also has ministerial responsibility for the Department of the Prime Minister and Cabinet.

The office exists by a long-established convention, which originated in New Zealand's former colonial power, the then United Kingdom of Great Britain and Ireland. The convention stipulates that the governor-general must select as prime minister the person most likely to command the support, or confidence, of the House of Representatives. This individual is typically the parliamentary leader of the political party that holds the largest number of seats in that chamber.[b] The prime minister and Cabinet are collectively accountable for their actions to the governor-general, to the House of Representatives, to their political party, and ultimately to the national electorate.

Originally the head of government was titled "colonial secretary" or "first minister". This was changed in 1869 to "premier". That title remained in use for more than 30 years, until Richard Seddon informally changed it to "prime minister" in 1901 during his tenure in the office. Following the declaration of New Zealand as a Dominion in 1907, the title of Prime Minister has been used exclusively in English. In Māori, the title pirimia, meaning "premier", continues to be used. New Zealand prime ministers are styled as "The Right Honourable", a privilege they retain for life.